Pengertian Pengadilan Militer Tinggi - Hallo Kawan SEKITAR PENGETAHUAN, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pengertian Pengadilan Militer Tinggi, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Seputar Hukum, Artikel Seputar Pemerintahan, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pengertian Pengadilan Militer Tinggi
link : Pengertian Pengadilan Militer Tinggi

Pengertian Pengadilan Militer Tinggi

Pengertian Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan ini ditetapkan oleh Panglima. serta bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Definisi Pengadilan Militer Tinggi

1. Menurut Wikipedia. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding
2. Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan tingkat pertama bagi prajurit berpangkat Mayor ke atas (sampai Perwira Tinggi / Jenderal / Laksamana / Marsekal TNI ), dan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa Gugatan Tata Usaha Militer,disamping menjadi Pengadilan Tingkat Banding atas perkara tingkat pertama yang diputus oleh Pengadilan Militer.

Kedudukan Hakim

Pada sidang tingkat pertama dalam pengadilan militer tinggi dipimpin oleh seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dihadiri satu orang oditur militer dan dibantu oleh seorang Panitera. Pada sidang tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi dipimpin satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan dibantu oleh seorang Panitera.

Hakim ketua dalam persidangan Pengadilam Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan hakim anggota dan oditur militer tinggi berpangkat paling rendah Letnan Kolonel. Apabila terdakwa berpangkat Kolonel, hakim anggota dan oditur militer tinggi paling rendah setingkat dengan terdakwa. Dalam hal, terdakwa adalah perwira tinggi (brigadir jendral, mayor jendral, letnan jendral, jendral atau jendral besar, laksamana pertama, laksamana muda, laksamana madya, laksamana, marsekal pertama, marsekal muda, marsekal madya atau marsekal) maka hakim ketua, hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa.

Syarat Menjadi Hakim Militer Tinggi

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
4. Paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
5. Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama
(a) memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya;

1. Memutus perkara pidana yang terdakwanya prajurit berpangkat mayor keatas.
2. Anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit oleh atau berdasar undang-undang.
3. Seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili oleh Pengadilan Militer.

(b) memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha militer.

1. Pada tingkat banding, Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
2. Pada tingkat pertama dan Terakhir, Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikutip Dari Berbagai Sumber

Demikianlah Artikel Pengertian Pengadilan Militer Tinggi

Sekianlah artikel Pengertian Pengadilan Militer Tinggi kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pengertian Pengadilan Militer Tinggi dengan alamat link https://sekitar-pengetahuan.blogspot.com/2016/06/pengertian-pengadilan-militer-tinggi.html

Tweet